Hiruk-pikuk Perbankan Berlanjut

Oleh A Tony Prasetiantono

 

 

SEKTOR perbankan tidak pernah sepi. Satu masalah belum tuntas diselesaikan, muncul masalah lain yang tidak kalah vital. Setelah isu skandal perbankan, isu substansial lain adalah gugatan terhadap eksistensi bank-bank nasional.

Mengapa setelah direkapitalisasi, dengan ratusan triliun rupiah, bank-bank nasional belum menjalankan fungsinya dengan baik, sebagai perantara (intermediary) antara sektor pembiayaan dengan dunia usaha di sektor riil?

Di bank-bank besar, LDR (loan to deposit ratio) hanya sekitar 50-60 persen. Artinya, dari seluruh dana yang dihimpun dari masyarakat, hanya 50 hingga 60 persen yang dapat disalurkan menjadi kredit. Dengan kata lain, bank-bank belum sepenuhnya berhasil “memompa” dana masyarakat itu menjadi kredit yang bisa menggerakkan sektor riil, menciptakan lapangan pekerjaan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Sementara terbetik berita pemerintah sedang mencadangkan dana (standby fund) di Bank Indonesia untuk menalangi kalau-kalau terjadi crash di sebagian bank (Kompas, 31/1/2004). Apakah ini pertanda otoritas moneter sudah mencium gelagat bahwa crash perbankan bisa terjadi lagi, sehingga pemerintah perlu menalangi (bailout), seperti kejadian tahun 1997-1998, saat pemerintah harus menyalurkan BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia) dalam skala besar?

Bahwa pemerintah menyiapkan dana, itu merupakan keharusan. Crash perbankan bisa terjadi sewaktu-waktu sehingga kewaspadaan harus senantiasa dipegang oleh otoritas moneter. Setelah bank-bank menjalani program rekapitalisasi, tidak berarti semua bank langsung aman. Kewaspadaan dan sikap hati-hati (prudential banking) merupakan hal yang harus terus dikampanyekan.

Pelajaran dari Cina

Kasus yang kini sedang menimpa perbankan Cina hendaknya dipakai sebagai pelajaran yang amat berharga (lihat, Far Eastern Economic Review 22/1/2004). Kini pemerintah Beijing sedang menalangi empat bank BUMN terbesar (Agricultural Bank of China, Industrial and Commercial Bank of China, Bank of China, dan China Construction Bank). Sejak krisis tahun 1998, ini adalah program penalangan (yang bisa menjadi rekapitalisasi) perbankan ketiga di negeri itu!

Jadi, bank-bank yang sudah direkapitalisasi pun (disuntik modal baru, karena modal lama tersedot kerugian bank akibat akumulasi kredit macet) tetap berpotensi tersandung masalah yang sama. Karena itu, perlu direkapitalisasi lagi! Sebelumnya, Pemerintah Beijing sudah menalangi 45 miliar dollar AS (Rp 382 triliun) atas Bank of China dan China Construction Bank, Desember 2003. Namun para analis memperkirakan, seluruh biaya penalangan akan mencapai 120 miliar dollar AS (Rp 1.000 triliun). Lebih seram lagi, dua bank BUMN lain juga harus menjalani program rekapitalisasi. Padahal sebelumnya sudah dilakukan dua kali rekapitalisasi, yang menelan 202 miliar dollar AS (Rp 1.700 triliun).

Mengapa harus ada rekapitalisasi lagi? Karena banyaknya kredit macet dalam skala raksasa. Dewasa ini bank-bank itu mengalami insolvency (kegagalan membayar kewajiban) sampai 70 persen. Artinya, sebanyak 70 persen kewajiban bank terhadap para penabung tidak bisa dibayar karena banyak kredit macet. Dalam laporan keuangan, kredit macet (non-performing loan/NPL) hanya 12 persen. Namun, Standard & Poor’s memperkirakan angka riilnya 45 persen, atau senilai 850 miliar dollar AS (Rp 7.000 triliun). Mengerikan!

Yang menarik disimak, bagaimana Pemerintah Cina membiayai rekapitalisasi perbankan. Di Indonesia, karena pemerintah tidak punya uang, terpaksa menerbitkan obligasi (surat tanda utang). Pemerintah memberi obligasi kepada bank-bank, sebagai setoran modal. Konsekuensinya, bank-bank itu sebagian besar sahamnya menjadi milik pemerintah (BCA, Danamon, BII, Lippo, Bank Permata, dan sebagainya). Selanjutnya, karena pemerintah tidak perlu memiliki banyak bank, bank-bank eks swasta itupun kemudian didivestasi (dijual) kepada investor, lokal maupun asing.

Di Cina lain lagi. Pemerintah punya banyak uang, berbentuk cadangan devisa. Jumlahnya amat besar, 400 miliar dollar AS lebih (bandingkan dengan cadangan devisa bruto Indonesia yang sekitar 36 miliar dollar AS). Uang inilah yang dipakai untuk merekapitalisasi bank.

Selesai? Belum. Karena dana rekap itu berbentuk valuta asing, sebagian besar harus ditukar ke mata uang lokal (renminbi). Akibatnya, permintaan (demand) renminbi mendadak tinggi. Akibatnya, renminbi mengalami apresiasi (kenaikan nilai tukar). Padahal, selama ini Pemerintah Cina amat “menikmati” kurs renminbi yang rendah (undervalued), yang membantu ekspansi ekspor dan menekan impor. Banyak negara, terutama Amerika Serikat, getol menekan Beijing agar renminbi dinaikkan nilai tukarnya. Tetapi, tekanan itu diabaikan Beijing karena renminbi yang menguat akan menyebabkan penurunan ekspor. Beijing akan rugi bila menurutinya.

Namun kini, Beijing tidak punya pilihan lagi. Rekapitalisasi perbankan, yang dibiayai cadangan devisa, mau tidak mau akan membuat kurs renminbi menguat. Inilah ongkos yang harus dibayar: krisis perbankan dikompensasi kurs renminbi yang menguat sehingga ekspor turun. Mata rantai selanjutnya, cadangan devisa akan turun. Kasus ini memperkuat adagium, tidak ada yang gratis di dunia ini, there is no such thing as a free lunch.

“Lingkaran setan”

Dari kasus Cina ini, pesan terpenting bagi kita adalah rekapitalisasi perbankan bisa saja berulang-ulang, bila kita lengah. Di Cina, meski rekapitalisasi sudah dilakukan dua kali, bank-banknya belum kapok melakukan ekspansi besar-besaran. Akibatnya, karena kurang didukung sikap kehati-hatian, kredit-kredit baru pun macet. Kesalahan lama terulang.

Inilah “lingkaran setan” perbankan. Di satu sisi, bank-bank yang direkap harus berani menyalurkan kredit agar fungsi intermediasinya berjalan. Bank-bank harus membantu perekonomian nasional, dengan mendorong sektor riil. Namun jika penyaluran kredit kelewat antusias, ujung-ujungnya malah macet, bank-bank menjadi insolvent, pemerintah pula yang harus menalanginya di kemudian hari.

Pesan lain yang saya tangkap dari kasus Cina adalah pemerintah perlu mengkaji ulang kepemilikannya di bank-bank badan usaha milik negara (BUMN). Sebelum menalangi empat bank BUMN-nya, Pemerintah Cina sebenarnya sudah berencana segera melepas sahamnya di bank-bank itu melalui mekanisme pasar modal (go public). Namun karena ada kasus ini, rencana itu harus ditunda.

Sudah lama disadari, pemerintah tidak perlu lagi terjun di bisnis bank melalui BUMN. Pemerintah Australia sudah melepas kepemilikan bank hebat, Commonwealth Bank, meski semula ditentang masyarakat. Sementara Pemerintah Cina yang sosialis (centrally planned) pun, mau menelpas banknya di bursa efek.

Mengapa? Karena pihak swasta diyakini bisa mengelolanya lebih baik, relatif lebih terbebas dari beban politik, sementara pemerintah tinggal memungut pajak saja. Saya teringat pendapat Julius Tahija, dan anak didiknya, Robby Djohan, yang mengatakan, marjin (keuntungan) yang dihasilkan bank sebenarnya termasuk tipis dibandingkan dengan industri lain. Itu sebabnya, keluarga Tahija banting setir ke industri pertambangan yang marjin-nya lebih tebal. Robby Djohan kini malah asyik menekuni bisnis hotel di Bali, dan enggan kembali ke dunia perbankan.

Pertimbangan lain, industri bank dikenal haus dan rakus terhadap modal. Jika sebuah bank berkembang kian besar (ekspansi kredit), maka harus diimbangi setoran modal kian besar (agar tercapai rasio yang sehat). Apa pemerintah kuat untuk terus memasok modal? Kalaupun punya uang, mending uang itu dialokasikan ke prioritas lain, misalnya membangun infrastruktur, pendidikan, kesehatan, atau memerangi kemiskinan.

Pemerintah Indonesia tampaknya mengikuti aliran pemikiran ini. Bank Mandiri dan Bank BRI sudah sukses masuk lantai bursa (peminatnya banyak, alias oversubscribed). Kini giliran Bank BNI. Hanya masalahnya, metode apa dan kapan BNI akan didivestasi, ini masih harus diperdebatkan.

Kalau mau mengikuti kisah sukses Mandiri dan BRI yang tidak mengundang resistensi, jalur pasar modal merupakan pilihan terbaik. Namun agaknya pemerintah memikirkan skenario lain, yakni menjual 51 persen sahamnya ke investor strategis (hampir pasti investor asing yang lebih siap). Dengan cara ini, pemerintah akan lebih cepat mendapat uang dan segera terbebas dari kepusingan memikirkan BNI yang tengah dibayangi skandal.

Masalahnya, seperti kini dialami Pemerintah Cina, menjual bank BUMN yang sedang bermasalah pasti menghasilkan harga rendah dan tidak optimal. Pengalaman menunjukkan, ketika penjual dalam posisi tertekan, pembeli mudah menyetir dan menentukan harga. Otomatis harga akan jatuh.

Kini kesabaran pemerintah meng-hold (memegang) BNI sedang diuji. Seperti kesabaran manajemen bank-bank kita juga sedang diuji untuk memegang kehati-hatian, tidak tergoda mudah mengobral ekspansi kredit, yang berisiko macet dan membahayakan pemerintah jika harus menalanginya.

Semoga kita lulus dari ujian kesabaran ini.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s