Harga Independensi UU Bank Sentral

Theo F Toemion
Beberapa minggu terakhir di tahun 2007, pers meributkan tentang jumlah uang yang sangat fantastis, yang dibayar oleh Bank Indonesia (BI) kepada sejumlah anggota DPR untuk menggolkan amendemen Undang Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Hal ini dilaporkan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Anwar Nasution, yang juga mantan Deputi Gubernur Senior BI.
Sangat disayangkan fokus pemberitaan justru hanya mengarah pada muatan politis, yaitu aroma bau korupsi tentang siapa yang menerima dan jumlahnya berapa. Orang bisa saja menduga mungkin karena Gubernur BI sekarang akan berakhir masa jabatannya tahun depan, pers terhanyut dengan pesan sponsor pihak yang berambisi menduduki posisi Gubernur BI yang lowong tahun depan. Pemberitaan pers sama sekali tidak mempersoalkan mengapa atau apa alasan di balik BI untuk mengeluarkan uang sebanyak itu.
Pada 2000, saya diangkat menjadi Ketua Pansus Amendemen UU 23/1999 tentang BI melalui pemungutan suara yang sangat alot dan tegang. Saat itu fraksi kami di DPR (F-PDI-P), sangat terkejut dengan adanya UU Bank Sentral yang sangat independen yang disusun pada saat Presiden BJ Habibie, dengan memakai seorang ahli, yaitu Schlesinger, mantan Gubernur Bank Sentral Jerman Barat, negara dengan bank sentral yang terkenal sangat independen.
Dalam UU 24/1999 sudah ditetapkan, sistem devisa kita adalah sistem devisa bebas, dan sistem kurs kita adalah kurs mengambang bebas. Kami beranggapan, hal ini sangat celaka. Mengapa celaka, karena kaum globalis sudah berhasil menerapkan Trias Politika (Montesque) Plus Uang di negara kita, dalam upaya menguasai perdagangan dan keuangan seluruh dunia melalui bank sentral yang independen.
Dengan UU tersebut, muncul negara dalam negara. Jadi, selain eksekutif yaitu presiden dan jajarannya, legislatif dalam hal ini DPR, yudikatif kaum penegak hukum, saat ini muncul Guber- nur BI dan jajarannya yang sangat independen.
Dulu Gubernur BI masuk dalam jajaran eksekutif, yaitu masuk dalam kabinet. Saat ini dengan adanya UU tersebut, pemerintah, yaitu presiden dan bahkan menteri keuangan, tidak boleh lagi mempengaruhi kebijakan BI.
Kalau pemerintah mau mempengaruhi kebijakan BI ada ancaman hukuman sekian ta- hun penjara dengan denda sekian miliar rupiah. Jadi, kalau kurs anjlok dan presiden berkun- jung ke BI dan coba mempengaruhi BI, presiden pun bisa diancam penjara.
Tiga Krusial
Selama beberapa bulan pada saat membahas amendemen UU Bank Sentral tersebut, terdapat beberapa pasal krusial yang sangat tidak disukai oleh BI. Pertama, kami mengusulkan agar gubernur dan jajaran deputi gubernur BI harus bisa diambil dari orang-orang yang sukses menge- lola bank komersial pemerintah ataupun swasta nasional. Bagaimana mungkin BI bisa mengawasi perbankan kalau mereka sendi- ri tidak pernah mengelola bank komersial.
Kedua, BI boleh independen, tapi jangan menjadi nega- ra dalam negara. Kami mengusulkan tujuan BI harus kembali ke UUD 1945, ya- itu menjaga stabili- tas rupiah. Itu saja. Kalau rupiah molor ke Rp 15.000 per dolar AS, dengan hanya membiarkan pada mekanisme pasar, saya yakin semua super- market akan tutup dan rakyat turun ke jalan. Akibatnya, peme- rintah bisa tumbang. Hal ini mungkin saja apalagi kalau Gubernur BI mau main mata dengan par- pol tertentu. Juga mengenai anggaran BI, agar tetap dalam kontrol DPR.
Ketiga, adanya usulan untuk membentuk OJK atau Otori- tas Jasa Keuangan, di mana semua pengawasan BI terhadap perbankan akan dicopot dan pindah menjadi kewenangan OJK. OJK inilah yang akan mengawasi semua jasa keuangan, mulai dari perbankan sampai pada asuransi dan multifinance.
Akhirnya, kami berhasil merampungkan rancangan amendemen UU 23/1999. Namun, saat akan disahkan menjadi UU, Dana Moneter Internasional (IMF) muncul dan mengancam tidak akan mengucurkan dana, kalau draf amendemen UU tersebut disahkan. Padahal, dana yang akan dikucurkan dan diancam tidak dikucurkan kalau kita terus dengan amendemen tersebut, hanya US$ 400 juta. Tragis sekali, karena pemerintah pun kemudian mengalah.
Pada 2001 kami keluar dari DPR. Pada 2004, amendemen UU 23/1999 kembali dibahas, dan hasilnya membuahkan hiruk-pikuk dan hingar-bingar dana BI kepa- da DPR seperti yang diributkan sekarang ini.
Sekarang saya baru sadar, di balik semua ini adalah konsep IMF yang terus diupayakan BI dengan at all cost untuk digolkan menjadi UU No. 3 Tahun 2004, yaitu UU baru hasil amendemen dari UU 23/1999. Intinya, tidak ada perubahan atau tidak ada amendemen sama sekali.

Penulis adalah mantan Ketua Pansus Amendemen UU Bank Sentral

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s