Surat terbuka kepada Gita Wiryawan Capres konvensi Partai Demokrat


Ayo berantas korupsi yang sesungguhnya

Ketika saya mendengar perihal keikutsertaan anda sebagai Capres dalam konvensi Partai Demokrat, secara impulsive timbul rasa bangga dan sukacita ada seorang Gita dalam usia yang masih muda berani maju sebagai calon presiden untuk melakukan perubahan di negeri yg sama sama kita cintai ini. Teringat saya kejadian di tahun 2004 ketika seorang state senator muda dari Illinois dengan nama yang aneh menjadi key note speaker pada Democratic Party convention di Boston, 4 tahun kemudian dia menjadi Presiden kulit hitam pertama di Amerika. Jadi bagi saya nothing is impossible.
Selama beberapa bulan ini saya ikuti perjalanan GW dalam rangka “kampanye” konvensi capres PD melalui situs Ayo Gita Bisa, saya kepincut dengan program pemberantasan korupsi yg disampaikan oleh GW. Yang pasti semua capres baik yg turut dalam konvensi PD maupun yang nantinya diusung oleh partai lain, akan menggunakan thema Pemberantasan Korupsi sebagai issue yang sexy. Jangankan sebagai Calon, sebagai presiden yg sudah berkuasa saja masih perlu untuk membuat gebrakan anti korupsi diawal pemerintahannya.
Pak Harto membentuk TPK ( Tim Pemberantasan Korupsi ) di thn 1967, disusul dengan Team 4 pada thn 1971 dan Operasi Tertib (Opstib) di thn 1977. Pak Habibie membentuk KPKPN ( Komisi Pengawas Kekayaan Pejabat Negara ) kemudian pemerintahan Gus Dur membentuk TGPTPK ( Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ), kemudian pemerintahan Megawati melahirkan UU no 30 thn 2002 mengenai KPK. Pada awal pemerintahan SBY dibentuk TIMTASTIPIKOR yg diketuai oleh Hendarman Supanji, Jampidsus pada Kejaksaan Agung. Tim ini hanya berumur 2 tahun, dibubarkan oleh SBY pada bulan Juni 2007. At the benefit of hindsight kita semua tau hasil akhir dari pembentukan tim ad hock tersebut tidak menghasilkan apa apa selain menciptakan koruptor baru pada setiap level mulai penyelidikan, penyidikan sampai proses peradilan kasasi.
Menciptakan 4500 penyidik KPK dan medirikan 1 kantor KPK di setiap kota besar in my humble opinion tidak akan menyelesaikan masalah korupsi di Indonesia. Untuk mencegah korupsi harus kembali ke basic, yaitu menciptakan Undang Undang anti korupsi yang tegas , tidak jelimet tidak ngaret sehingga tidak ada istilah grey area. Sebagai contoh sekarang ini istilah uang Negara saja masih menjadi ajang perdebatan, dan interpretasi. Kenapa kita tidak mencontoh Singapore dengan Prevention of Corruption Act Ordinance 39 of 1960. Tidak ber tele2 singkat dan jelas, tidak memberi peluang kepada jaksa maupun hakim untuk bermain karena tidak ada yang abu2. Semua hitam atau putih. Kemudian langkah berikutnya melakukan inventarisasi terhadap kesarjanaan para hakim, berasal dari universitas mana? Hal ini sangat penting karena seperti halnya di Negara lain keterlibatan almamater (khususnya Law School) masih sangat kental. Sehingga pertimbangan hukum yg dibuat oleh seorang hakim tidak akan konyol atau absurd dan akan dibuat secara hati hati karena akan tercatat dalam journal almamater. Contohnya Harvard Law school mempunyai wadah Harvard Law Review yang menerbitkan journal bulanan yang membahas masalah hukum. Menurut data statistik posisi hakim dan jaksa bukanlah pilihan utama para sarjana hukum lulusan Universitas terkemuka di Indonesia, sehingga kebanyakan hakim dan jaksa berasal dari Universitas lapis kedua disinilah kemudian keterlibatan almamater menjadi penting.

Mari kita flashback ke awal pemerintahan SBY. Perkara korupsi merupakan primadona yang sangat menggairahkan bagi kepolisian dan kejaksaan, karena merupakan trade mark partai pemenang pemilu 2004. Program 100 hari pemerintahan SBY 2004, khususnya bagi instansi penegak hukum merupakan ajang mencari credit point dengan demikian memasang target yg ambisius secara kuantitatif penanganan perkara korupsi, sampai dikenal istilah 1-2-3 artinya setiap bulan kejari 1 perkara korupsi, kejati 2 dan seterusnya. Tidak sedikit perkara yang dipaksakan untuk P21 walaupun berkasnya amburadul , di halalkan segala cara termasuk juga pertimbangan hakim yang menunjuk kepada keterangan saksi dalam persidangan yang tidak pernah ada ( saya istilahkan saksi ghoib) BAP saksi yang tidak disumpah. Hal demikian yang jelas merupakan pelanggaran hak azasi seorang terdakwa, tidak pernah terungkap khususnya kepada publik oleh karena main stream media lebih bersahabat dengan aparat hukum sehingga terciptalah opini publik yang sangat berat sebelah. Secara sistemik telah terjadi proses trial by the press, mulai dari penangkapan sampai pelimpahan perkara ke pengadilan. Kadiv Humas, Kapuspen seakan menjadi penuntut umum giat mengumpulkan wartawan media cetak dan eletronik memberikan keterangan yang seringkali tidak didukung oleh data, menciptakan opini publik yang sudah memvonis seorang tersangka. Praduga tak bersalah hanyalah sebuah jargon untuk konsumsi mahasiswa hukum dan seminar. Mainstream media yang seharusnya menjadi instrumen check and balance dalam masalah hukum menjadi corong ketidak pastian hukum. Jika diperhatikan yang terjadi selama ini hampir tidak ada media massa yang melihat dari sisi hukum seorang tersangka/terdakwa. Yang diangkat malah kehidupan pribadi, rumah dan mobil mewah cenderung tabloid style reporting dan gossipy. Jika demikian rumusannya sebaiknya tidak perlu ada proses persidangan yang sebenarnya hanyalah suatu showroom bahwa court of law exist.
Sudah saatnya masyarakat, media serta LSM seperti ICW melihat dari sisi lain dan mempertanyakan ”apakah keadilan telah ditegakan bagi seorang terdakwa”. Has justice been served ? Tentunya dilihat dari dua sisi. Adalah suatu fakta bahwa polisi, jaksa dan hakim yang merupakan pilar keadilan lebih takut kepada wartawan daripada takut samaTuhan.Kita sering mendengar alasan yang dikemukakan oleh para pendekar hukum ”wah gak berani melawan arus” atau ”wah opini publik sudah demikian”. Seolah negara kita ini baru merdeka berada di benua Afrika bertetangga dengan Rwanda, Congo dsb dan tidak mengenal hukum.

Pemberantasan tindak pidana korupsi adalah tugas yang sangat mulia, kini berada pada titik persimpangan dari pemerintahan era orde baru yang dikenal lemah enforcement terhadap tindak pidana korupsi, beralih kepada pemerintahan transisi euphoria reformasi dan sekarang pemerintahan yang mendapat legimitasi langsung dari rakyat dengan program utama pemberantasan korupsi. Peralihan dari satu ekstreem, yaitu maraknya terjadi korupsi, ke ekstreem lain yaitu euphoria pemberantasan korupsi melahirkan fenomena dimasyarakat luas bahwa jika suatu perkara dilimpahkan ke pengadilan maka terdakwa harus dihukum. Akibatnya setiap putusan bebas pada tingkat pengadilan negeri menjadi hal yang kontroversial, tanpa pengetahuan secara faktual bukti dan kesaksian dalam persidangan opini ”pakar” dalam media massa bermunculan yang pada intinya memojokan putusan majelis hakim. Azaz praduga tak bersalah, pro justicia dan equality before the law kemudian hanyalah merupakan jargon atau slogan yang melekat sebagai hak setiap warganegara. Pemberantasan korupsi memerlukan keberanian ”pro justicia”, berani menangkap, memeriksa , menuntut dan mengadili dan sebaliknya secara kesatrya berani melepas, menyatakan tidak cukup bukti, mengeluarkan SP3 dan membebaskan seorang terdakwa karena memang tidak terbukti bersalah. Tanpa harus khawatir akan opini publik, atau malu karena salah tangkap .Jika penyidik meneruskan berkas perkara yang amburadul kepada JPU karena takut akan opini publik, kemudian JPU memaksakan P21 dan melimpahkan ke pengadilan dengan alasan yang sama, maka beban bola panas akan selalu berada pada majelis hakim pemeriksa perkara yaitu meghadapi caci maki masyarakat dan pemeriksaan Komisi Yudicial seandainya terdakwa diputus bebas. Oleh sebab itu penyimpangan terhadap hukum acara yang merugikan seorang terdakwa menjadi tidak penting. Proses passing the buck pun terjadi dari pengadilan tingkat pertama ke pengadilan tinggi kemudian ke Mahkamah Agung. Kesalahan hakim masalah BAP, saksi”ghoib” serta penerapan hukum yang keliru menjadi tidak penting. Pokoknya sudah mengikuti arus dan turut serta dalam program mulia pemberantasan korupsi.

Tanpa disadari pemerintah, proses yang demikian telah menelorkan koruptor koruptor baru pada setiap level penanganan perkara hukum. Ini menjadi buah simalakama yang sebenarnya menciptakan koruptor baru dalam hitungan kelipatan. Bayangkan saja dari proses penyelidikan, penyidikan , sampai kepada persidangan pengadilan tkt pertama kemudian Pengadilan Tinggi hingga Kasasi yg menghasilkan vonis ber kekuatan hukum tetap,berapa banyak tenaga dalam itungan manhours yg terlibat. Program pemberantasan korupsi sekarang ini hanya memenuhi target quantity dan bukan quality, sehingga korupsi yang sesungguhnya semakin marak. Penanganan kasus “korupsi korupsian” telah menguras manpower dari penegak hukum dan merupakan penggunaan manhours yang mubazir. Bukan tidak mungkin bahwa ini merupakan grand scenario sehingga koruptor yang sesungguhnya lepas dari sorotan masyarakat oleh karena ada decoy berupa kasus korupsi2an yang juga menyerap tenaga law enforcement yang menurut Jaksa Agung sudah sangat minim.

Kasus Bank Century kasus pajak Gayus Tambunan, Kasus Wisma Atlet, Kasus rekening gendut Polisi ,Kasus Banggar DPR ,Kasus Hambalang dan entah berapa banyak lagi yang akan mencuat dikemudian hari, luput dari perhatian masyarakat dan penegak hukum sebagai hasil pengalihan perhatian masyarakat oleh media massa mainstream dengan meletupkan kasus korupsi korupsian yg di blow up sedemikian rupa
Masyarakat telah dibuat tercengang oleh ulah Nazarudin dan Gayus Tambunan, Republik ini dibuat guncang oleh besaran dana yg meliputi ratusan triliun rupiah yang dipermainkan oleh kedua anak muda ini.Barangkail kasus Gayus merupakan satu2nya kasus yang memerlukan seorang SBY untuk menerbitkan Instruksi Presiden.
Sekarang LP Sukamiskin di Bandung telah dijadikan LP Khusus Koruptor dengan penghuni sebanyak 407 napi kasus korupsi. Saya tidak sebut napi koruptor tapi napi kasus korupsi karena sebagian besar adalah kasus yang dijerat dengan pasal dalam UU Korupsi akan tetapi bukan koruptor dalam pengertian merampok uang Negara. Bayangkan saja dari jumlah napi yang 407 lebih separuh makan nasi cadongan atau nasi pembagian ransum para napi. Ini suatu indikasi bahwa mereka tidak punya uang.Karena kalau mampu akan pesan melalui catering berkaitan dengan soal kebersihan dan intake jumlah kalori dan gizi yang dikonsumsi.Banyak diantaranya juga dibesuk keluarga hanya satu bulan sekali, karena keluarga tidak punya ongkos.
Jika masyarakat ingin tau sejauh mana keberhasilan pemerintah dalam program pemberantasan korupsi caranya murah dan mudah yaitu membuat random profiling napi yang ada di Sukamiskin. Ambil 100 kasus secara random dari 407 yang ada, uraikan dari berkas yang ada dan lakukan interview. Yakin saya bahwa hasilnya akan mengecewakan karena kebanyakan adalah korupsi2an, atau terjerat karena kesalahan teknis dan bukan pengertian koruptor yang telah merampok uang Negara. Sementara koruptor atau praktek perbuatan korupsi yang sesungguhnya masih marak. Barangklali tugas ICW untuk membuat profiling sehingga dapat membuat peta effektifitas penanganan kasus korupsi oleh pemerintah.
Keberadaan KPK tidak membuat jera para pelaku korupsi karena mungkin perkara yang di tangani adalah yang kecil2 seperti check pelayat, penyuapan.Sedangkan kasus Bank Century. BLBI, kasus Texmaco 30T dan beberapa dalam kategori big fish masih adem aja.
Saya ingin mengutip pernyataan dari salah satu founding fathers Negara tercinta ini:

Dalam peperangan dan usaha pembangunan negara ini rakyat jelatalah yg paling besar memberikan pengorbanan. Karena itu kita wajib membalasnya dengan memberikan kedaulatan dan kemakmuran kepada mereka..rakyat jelata.

Setelah melalui kepemimpinan 6 presiden kemakmuran bagi rakyat belum juga tercapai, dan tidak akan tercapai jika keadilan tidak ditegakkan. Arahkan KPK kepada 3 area saja yaitu perkara kebocoran anggaran 1000Triliun setiap tahunnya, kemudian pajak & bea cukai dan Industri Perminyakan. Saya yakin jika presiden ke 7 dapat menertibkan ketiga bidang ini saja maka rakyat jelata akan berasa sedikit lebih makmur.
Semoga….GW sukses

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s