Si Kabayan Merenung Murung, Berlagak jadi Ekonom.


 

Sebagai  negara kepulauan terpanjang di muka bumi dengan anak suku bangsa dan tradisi yang beragam dan sangat kompleks, kita patut bersyukur karena masih bisa bertahan dalam sebuah keutuhan entitas negara-bangsa. Memasuki dasawarsa kedua abad ke-21, berarti kita sedang membuka gawang tahun ke-67 dalam batang usia kemerdekaan kita yang dinyatakan pada 17 Agustus 1945. Sebagian besar  pendiri bangsa dan negara ini telah mendahului  kita, tetapi ruh mereka pasti berseru agar kita semua tetap tidak melenceng dari cita-cita kemerdekaan yang dengan apik dirumuskan dalam Mukadimah UUD 1945.  Apakah kita sudah melenceng atau  masih berada di jalur yang benar adalah masalah mendasar  yang perlu sama sama di hayati secara  jujur dan saksama. Pada tahun 2012 ini penduduk Indonesia sudah berada pada angka 236 juta lebih sedikit, naik secara tajam dibandingkan dengan tahun 1945 yang hanya 70 juta. Dengan angka ini, Indonesia dicatat sebagai bangsa  terbesar  keempat  sesudah China (1,3 miliar), India (1,1 miliar), dan  Amerika Serikat (308 juta). Brasil (200 juta) bersama  Rusia (sekitar 145 juta)

India, dan China  kini sedang berlomba untuk menjadi raksasa ekonomi dunia di abad ini dengan pertumbuhan yang sangat cepat. Ekonomi Indonesia juga tumbuh sekitar 5,8 persen dengan pendapatan per kepala sekitar 3.100 dollar AS, tetapi lebih banyak didorong oleh perilaku konsumtif masyarakat, bukan oleh keberhasilan sistem ekonomi yang dijalankan. Kantong-kantong kemiskinan kita masih sangat nyata di seluruh tanah air, di kota dan desa.  Gerak ke arah perbaikan berjalan sangat lamban. Tentu disebabkan oleh berbagai faktor, tetapi bukan karena pembengkakan demografis. Dibandingkan dengan kondisi  akhir  era Orde Baru dengan pendapatan per kepala pada kisaran 1.100 dollar AS, pertumbuhan ekonomi Indonesia sekarang telah meningkat sekitar 250 persen. Masalahnya  tetap saja berkisar pada siapa yang menikmati anugerah pertumbuhan ini. Jawabnya  jelas bukan rakyat  jelata, sebagaimana  yang  dituntut  oleh Pasal 33 UUD 1945 (asli).  Yang diuntungkan tidak lain dari para pembela sistem ekonomi neoliberalisme yang tidak bersahabat dengan rakyat, baik asing maupun agen-agen domestiknya. Karena itu timbul  pendapat yang mengatakan  bahwa pada sisi ekonomi Indonesia tidak lagi berada pada jalur UUD. Jika demikian, bukankah kecenderungan  pasar  bebas  tanpa  kendali ini adalah melenceng dari Mukadimah UUD 1945?  Jika iya maka perlu diluruskan .

Sebagai negara yang menganut  sistem  demokrasi, sekalipun baru pada tingkat prosedural dan seremonial, belum substantif, meluruskan harus dilakukan melalui pematangan  konstitusional. Cobalah pelajari  baik-baik konstitusi asli kita, dengan Pancasila sebagai  tulang  punggungnya, apakah di situ ada tempat bagi sistem ekonomi neoliberal yang memanjakan segelintir orang?  UUD  kita dirancang untuk secepatnya menciptakan sistem kemakmuran  bersama, bukan kemakmuran pihak-pihak kecil yang diuntungkan oleh sistem yang sedang dijalankan. Oleh sebab itu, sudah saatnya para pemikir dan pengelola negara menentukan ke mana arah Indonesia harus melangkah.

Jika Brasil bangga dengan pendapatan per kepala sekarang berkisar 8.040 dollar AS, kebanggaan itu tidak berlebihan. Angka kemiskinan mereka juga  menyusut  secara signifikan. Perlu di cermati  angka- angka statistik yang sering di publikasi pemerintah kita, sementara lautan kemiskinan kita tidak semakin mengecil, apakah sikap itu bukan sebuah kebanggaan semu yang sengaja menutup realitas getir?  Lihatlah nasib sebagian TKI kita yang menyabung nyawa mengais rezeki di negeri orang, karena negara gagal membuka lapangan kerja buat mereka. Julukan pahlawan devisa kepada para TKI sepenuhnya benar, tetapi apakah negara telah memberikan perlindungan kepada mereka yang bernasib  malang dalam upaya menyambung napas di luar tanah airnya? Yang lebih ironis lagi adalah kenyataan bahwa penderitaan berat yang dialami sebagian TKI  justru terjadi di negara-negara Islam, yang se iman dengan mayoritas penduduk kita, tidak di Korea, Hongkong, atau Taiwan.

Masih banyak  pekerjaan rumah (PR) yang terbengkalai. Masalah penegakan hukum yang tebang pilih , sikap pimpinan yang selalu ragu, wabah korupsi yang masih ganas, partai politik yang tidak berpihak kepada rakyat, praktik politik uang yang tunamoral dalam berbagai pemilihan, adalah PR yang sangat mendesak untuk dicarikan jalan keluarnya. Jika tahun ini upaya perbaikan tidak juga terjadi, tidak mustahil demokrasi Indonesia akan berujung dengan sebuah kegagalan. Si Kabayan masih berharap bangsa  ini tidak membiarkan dirinya tetap berada dalam situasi serba tidak pasti, sementara negara-negara lain telah berhasil berbenah diri dengan kekuatan kulturnya masing-masing. 

 

Kini sedang ramai dipertentangkan gagasan neoliberalisme (disingkat neolib) dengan gagasan ekonomi kerakyatan. Bertepatan dengan krisis ekonomi yang melanda Eropa dan  Amerika Serikat, dunia sedang menata kembali perekonomianya. Para pemimpin negara besar dalam G-20 terus berusaha menjinakkan aspek negatif praktek kapitalisme dan liberalisme yang menyebabkan bubble economy, pertumbuhan yang tidak berdasarkan kegiatan ekonomi riil. Beroperasinya lembaga keuangan yang tak terawasi dan menyuburkan spekulasi. Namun, penataan itu  tak mungkin menanggalkan fakta bahwa globalisasi  membuat  interdependensi ekonomi  antarnegara  berlangsung lebih dalam dibandingkan dengan era mana pun dalam sejarah. Keruntuhan komunisme pada akhir 1980-an juga membuat praktek ekonomi berwarna liberal kapitalistik dengan ekonomi yang efisien, produktif, berdaya saing berdasarkan kreativitas individual dalam pasar lebih bebas, dilaksanakan oleh nyaris segenap bangsa di dunia. Negara-negara berkembang yang sedang maju secara fenomenal, seperti India dan China, juga memberlakukan prinsip-prinsip liberal kapitalistik setelah mereformasi perekonomiannya sejak 1978. Majunya negara-negara yang menerapkan liberal kapitalisme, seperti Jepang tahun 1970-an, disusul Korea Selatan dan Taiwan tahun 1980-an, membuka mata elite China pada sistem liberal kapitalisme sebagai alternatif realistis untuk memajukan ekonomi nasionalnya. Dalam perkembangannya, China melakukan privatisasi BUMN, liberalisasi sektor keuangan dan perdagangan, serta deregulasi, hal-hal yang dianjurkan dalam Washington Consensus, yang dirumuskan Presiden Ronald Reagan dan PM Margaret Thatcher awal 1980-an. China menyebut  pencangkokan sistem kapitalisme dalam ekonominya sebagai sosialisme berkarakteristik  China. China melejit pesat menjadi negara paling menarik bagi arus investasi global. Hari ini, 30 tahun lebih setelah reformasi ekonominya, ia tampil sebagai pemain yang diharapkan berperan penting menyelamatkan perekonomian dunia yang dilanda krisis. India yang semula sosialistik  dan tertutup melakukan  pendekatan liberal kapitalistik, mereformasi ekonominya sejak awal 1990-an. Dalam satu dasawarsa terakhir India maju pesat.

Masalahnya, tidak semua bangsa dapat  memetik sukses dalam melakukan reformasi ekonomi dan menjalankan ekonomi  bercorak liberal kapitalistik. Ada bangsa yang dapat maju dan ada yang merosot. Tak ada resep baku bagi setiap bangsa untuk menjalankan sebuah sistem ekonomi nasional dengan corak liberal kapitalisme di dalamnya. Semua tergantung dari kondisi internal tiap negara. Yang menarik, semua negara berkembang Asia yang sukses, menjalankan peran sbg  operator regulator  pasar. Negara ada di atas pasar, melakukan pengaturan dan bentuk-bentuk intervensi dalam perekonomian secara tepat.  Mustahil  pasar bisa mengatur diri sendiri untuk bisa tumbuh harmonis. Kebebasan yang berlebihan di pasar senantiasa mengundang moral hazard; praktek kapitalisme dan liberalisme menghasilkan kompetisi tidak berimbang antara pemodal besar dan kecil, serta hancurnya industri nasional karena gempuran produk impor atau lepasnya mayoritas kepemilikan aset-aset prospektif kepada pihak asing. Contoh cerita sukses kebijakan pemerintah lain;  privatisasi BUMN China dilakukan dengan menjual saham kepada warga China sendiri. Pemerintah China memfasilitasi kegiatan impor besar-besaran produk pangan untuk menimbun stok saat harga komoditas yang tidak bisa diproduksi China itu sedang jatuh dipasaran dunia. Tata, produsen mobil India, memproduksi secara massal  mobil murah setelah Mittal, raksasa baja swasta India, difasilitasi menjadi pemain terbesar dunia dengan mengakuisisi pabrikan baja terbesar Eropa, Arcellor. Dengan demikian, baja yang harus diimpor India untuk membangun mobil nasionalnya diproduksi perusahaan India juga. AS sebagai negara penganut fanatik  sistem liberal kini sibuk menyelamatkan industri nasionalnya dengan menggunakan cadangan devisa berjumlah triliunan dollar AS. Bila AS benar benar begitu liberal, tentu peran negara harus dihindarkan dari kegiatan ekonomi. Namun,kebangkrutan berbagai perusahaan AS atau dikuasai pihak asing bukan hal yang dipilih AS. Apa yang dilakukan China, India, dan AS menunjukkan, diberlakukannya prinsip liberal kapitalisme tidak menghalangi negara untuk membangun kemandirian bangsa yang secara fisik diwujudkan antara lain dalam industri keuangan,  mobil, kereta api, komputer, dan barang elektronik . Kehidupan ekonomi nasional kita ke depan perlu mendapat orientasi baru dan aspek aspek positif liberal kapitalisme perlu diterima sebagai etos ekonomi modern. Ketepatan peran negara dalam ekonomi, seperti dilakukan pemerintah negara-negara di atas, seharusnya menjadi pusat  perdebatan mengenai pengelolaan ekonomi nasional ke depan.

Membicarakan kebijakan ekonomi nasional  tak lepas dari posisi kita sebagai negara berkembang dengan potensi pasar amat besar, penghasil bahan mentah dan agraris, dengan tingkat pengangguran dan kemiskinan tinggi. Kita harus jujur mengakui, banyak pengaturan  ekonomi negara pada masa lalu hingga kini kurang tepat. Pada masa lalu, BUMN menjadi tempat  penyalahgunaan uang negara. Berapa banyak  BUMN dan BUMD harus terus disuntik modal baru? Kebijakan tataniaga yang hanya menghasilkan monopoly, kehadiran BPPC justru menghancurkan pertanian cengkeh. Menaikkan pajak ekspor CPO saat harga dunia sedang naik merugikan petani. Kebijakan pajak atas impor produk  jadi yang lebih rendah dari impor komponen menghancurkan industri dalam negeri. Kebijakan yang tidak mewajibkan eksportir menyimpan devisa di perbankan nasional yg ternyata keliru. Kepiawaian pemerintah menggunakan kekuasaan negara atas pasar adalah hal yang kita perlukan. Dilakoni oleh pengelola yang bersih sejernihnya dari KKN. 

Si Kabayan masih  berharap bahwa dari para pengelola negara muncul pikiran segar untuk membangun bangsa mandiri dengan kebijakan ekonomi guna mempercepat kesejahteraan rakyat. Para investor hendaknya tidak membuat rakyat tereksploitasi. Kemandirian itu penting dan orientasi kerakyatan berarti memperkuat  basis ekonomi di masyarakat  bawah dengan memberikan peluang memiliki aset-aset  produktif untuk meningkatkan penghasilan. Kita memerlukan modal asing untuk memperkuat pilar ekonomi. Tetapi, bukan di jenis usaha seperti  tambang batubara yang open pit dan captive market  atau di perbankan dan telekomunikasi yang berpengaruh besar pada kestabilan ekonomi dan keamanan. Untuk jenis usaha yang capital intensive silakan perusahaan macam Freeport dan Newmont berkiprah selama adil bagi negara, daerah, dan masyarakat setempat. Pembatasan peran asing di pasar modal  perlu dipertimbangkan karena potensi bahaya hot money akibat derasnya arus keluar masuknya dana yang seketika dapat merontokan pasar.

Sebenarnya, baik unsur ekonomi  kerakyatan maupun ekonomi liberal kapitalistik diperlukan untuk membangun negara, tetapi secara proporsional  dengan takaran yang pas.

 

Si Kabayan pun terbangun dari lamunannya dengan senyum dikulum..

 

 

Cipinang Agustus 2012

 

.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s