PENGELOLAAN BNI DISERAHKAN KEMBALI OLEH BPPN KE BI


JAKARTA: Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Senin (13/3) sore mengembalikan pengelolaan Bank Negara Indonesia (BNI) kepada Bank Indonesia (BI), setelah mengambil alih kredit macet di BNI senilai Rp 19,1 trilyun, di mana sekitar Rp 15 trilyun di antaranya berasal dari Grup Texmaco.
Demikian penjelasan Kepala BPPN Cacuk Sudarijanto, Wakil Kepala BPPN Arwin Rasyid, Deputi Kepala BPPN Eko S Budianto, dan staf BPPN yang mengurusi transfer aset BNI ke BPPN, Andreas A Bunanta secara terpisah di Jakarta.
“Jam 17.00 hari (Senin) ini, BNI dikembalikan kepada BI,” kata Cacuk singkat. Cacuk dijumpai wartawan di Gedung BI usai menghadiri pertemuan dua bulanan menteri-menteri ekonomi dengan Dewan Gubernur BI. Pertemuan itu antara lain dihadiri pula oleh Menko Ekuin Kwik Kian Gie dan Menteri Keuangan Bambang Sudibyo.
Sehubungan dengan pengalihan kredit macet Texmaco itu, demikian Andreas, Kepala BPPN menandatangani dua dokumen. Pertama, perjanjian pengalihan hak atas piutang. Kedua, perjanjian pengelolaan sementara.
Dengan masuknya Texmaco ke BPPN, Texmaco menjadi obligor terbesar BPPN, menggeser posisi Kelompok Usaha Barito milik Prajogo Pangestu yang terlibat kredit macet Rp 9,4 trilyun. Tahun lalu, BPPN menerima pengalihan kredit macet Texmaco sebesar Rp 4,4 trilyun yang antara lain berasal dari BankExim, BTN, dan BNI. Jika ditambah dengan kredit macet Texmaco yang sedang dialihkan dari BNI, kredit macet Texmaco di BPPN sudah mencapai
Rp 19,3 trilyun.
12 perusahaan
Humas BPPN Franklin Richard menjelaskan, kredit macet Grup Texmaco merupakan kredit dari 12 perusahaan mereka yakni PT Polysindo Eka Perkasa, PT Texmaco Jaya, PT Texmaco Perkasa Engineering, PT Texmaco Taman Sinthetics, PT Perkasa Heavyndo Engineering, PT Perkasa Indobaja, PT Perkasa Indosteel, PT Saritex Jaya Swasti, PT Wismakarya Prasetya, PT Multikarsa Investama, Polysindo Ltd, dan Polysindo Inc.
Selain menerima kredit macet Rp 14,9 trilyun milik Texmaco, menurut Franklin, BPPN juga menerima kredit macet dari BNI sekitar Rp 1,4 trilyun yang berasal dari beberapa perusahaan lain.
Presiden Abdurrahman Wahid mendukung langkah pengambilalihan kredit macet Grup Texmaco oleh BPPN. “Menurut saya lebih baik masuk ke BPPN. Sebab, dengan cara itu, institusi PT Texmaco bisa terus berlanjut, sedang yang bersalah bisa diusut,” tegas Presiden.
Menurut Gus Dur, harus dibedakan antara individu dan institusi PT Texmaco. Individu di PT Texmaco bisa terus disidik dan maju ke persidangan, tetapi PT Texmaco tetap dipentingkan untuk kepentingan ekspor.
Tidak terpengaruh
Dalam jumpa pers terpisah, Dirut PT Bank Negara Indonesia Tbk, Saifuddien Hasan menjelaskan, pengenaan status bank dalam penyehatan (BDP) terhadap BNI hanya bersifat sementara sehingga tidak mempengaruhi kapabilitas BNI dalam melayani jasa perbankan kepada masyarakat. “Setelah BNI diberitakan dalam status BDP, tidak ada rush (penarikan uang secara besar-besaran),” katanya.
Bagi BNI, kata Saifuddien, status sebagai BPD pernah terjadi pada saat penyerahan aset tanggal 31 Maret 1999 dalam rangka rekapitalisasi bank umum. Pada pengalihan aset tersebut, Bank BNI mengalihkan dan menyerahkan kepada BPPN secara cessie seluruh hak dan kepemilikan atas piutang berupa aktiva yang digolongkan macet yang pokoknya bernilai sama atau lebih dari Rp 5 milyar dengan nilai total sebesar Rp 24,9 trilyun.
Ketua Komisi IX DPR dr Sukowaluyo Mintorahardjo menilai, pengambilalihan kredit macet Grup Texmaco dari BNI oleh BPPN merupakan bagian dari kesepakatan antara Pemerintah Indonesia dengan Dana Moneter Internasional (IMF). “Selama ini kredit yang pernah diberikan kepada Texmaco itu telah memberi beban kepada BNI, sebab itu mau tidak mau memang harus ditarik keluar dari BNI dan dpindahkan ke BPPN,” ujar Sukowaluyo.
Menurut Sukowaluyo, perdebatan apakah kredit Texmaco ini sebaiknya dialihkan atau tidak ke BPPN, telah membuat BNI terlambat melakukan rekapitalisasi. Dengan putusan terakhir ini, maka selanjutnya BNI dapat segera direkapitalisasi.
BEJ kirim surat
Sehubungan dengan status BDP, Bursa Efek Jakarta (BEJ) kemarin mengirim surat kepada BNI yang isinya menanyakan beberapa hal. “Di antaranya ha-hal yang menyangkut proses rekapitalisasi, berapa sebenarnya biaya rekap tersebut, juga status obligasi rekap yang diterima tetapi sudah dibukukan sebagai tagihan,” tutur Kepala Divisi Pemantauan Emiten BEJ, Yose Rizal.
Selain hal-hal tersebut, menurut Yose, ditanyakan juga berapa sesungguhnya CAR (capital adecuacy ratio, perbandingan modal dengan aset tertimbang menurut risiko) BNI. Tidak ketinggalan pertanyaan mengenai status kredit Texmaco serta rencana BNI melakukan debt to equity swap (pengalihan utang menjadi kepemilikan).
Mengenai masalah CAR, Dirut BNI Saifuddien Hasan mengatakan bahwa yang bisa menyatakan suatu bank memiliki CAR positif atau negatif adalah Bank Indonesia. Sampai sekarang, kata Saifuddien, BI menganggap CAR Bank BNI masih negatif karena uang yang sudah betul-betul masuk ke dalam komponen modal BNI baru Rp 237 milyar yang diperoleh dari hasil right issue bulan Juni 1999.
Sementara berdasarkan perhitungan akuntansi, jelas Dirut BNI, meskipun uang hasil right issue BNI baru Rp 237 milyar tetapi total modal BNI sudah mencapai Rp 7,6 trilyun karena pemerintah sebagai pemegang saham BNI, akan memasukkan biaya rekapitalisasi sebesar Rp 52,8 trilyun yang akan dibayar melalui penerbitan obligasi. (fey/gun/har/joe/mba)
maret 2000

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s