KASUS REKENING 502 APA KHABAR?


Kasus rekening 502
Jumat, 12 Februari 2010, 01:09:16 WIB

Jakarta, RMOL. Tak Bisa Jawab Kasus Rekening 502

Kasus rekening 502 kelihatannya masih adem ayem. Hingga kini Mabes Polri yang menangani kasus tersebut belum memberikan sinyal apakah akan mengungkap lagi kasus itu atau tidak.

Padahal desakan agar kasus itu dituntaskan terus mengalir, namun tidak ada penjelasan ke publik soal itu. Sebelumnya kasus yang diduga menyeret beberapa nama petinggi Bank Indonesia (BI) dan Badan Pe nyehatan Perbankan Nasional (BPPN) ini juga pernah di su a rakan oleh Badan Pemeriksa Ke uangan (BPK).

Sejak keluar audit atas kasus itu pada 2001, tak jarang BPK me­neriakkan kasus dana re kening 502 tersebut. Baru pada Sep tem ber 2003, Mabes Polri mengusut k a sus tersebut. (lihat box).

Kini, beberapa lembaga swa daya masyarakat (LSM) dan pemerhati hukum terus me ne riak kan agar status kasus itu dibuka ke publik.

Ketua Presidium In do nesian Police Watch (IPW), Neta S Pane mengatakan, hingga sa at ini be lum ada niat ba ik ke po l i sian un tuk men un taskan kasus itu.

“Kalau memang ada niat baik pastinya sudah sejak dulu kasus itu diselesaikan. Tapi sampai saat ini belum jelas,” kata Neta.

Untuk itu dia meminta Ko misi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengambil alih kasus itu kalau kepolisian tidak sang gup me­nyelesaikannya.

Bukan hanya itu, Neta me minta agar Presiden mendesak kepolisianuntuk menjelaskan kepada publik pe rihal kasus ini. Maksud nya supaya tidak ber larut-larut. Jangan kasus-kasus yang me libatkan pejabat negara di di amkan saja.

Apalagi dalam kasus ini, me nurut Neta kepolisian sudah pernah menetapkan ter sang kanya. Jadi, ma syarakat mem bu tuhkan penje­lasan, ini pen ting de mi ke pastian hu kum.

Semen tara itu pengamat per bankan, Deni Daruri me nilai kalau me­mang ditemu kan ada nya ke janggalan dari BPPN dan BI terkait kasus rekening 502 ha rusnya kepo lisian sudah bisa mening katkan kasusnya.

“Jangan sampai kasus man dek. Apalagi kalau sampai dilu pa kan,” kata Deni.

Deni mensinyalir kasus ini terlihat ada kejanggalan. Menu rut nya, ada perbedaan perhi tungan antara BPK dan BI. Untuk itu perlu dilakukan cek ulang biar jelas.

Kasus ini,kata dia, sudah lama mencuat namun mengapa hingga saat ini belum ada keje lasan. “Saya khawatir ada ke se ngajaan untuk tidak menu n taskan kasus ini. Kalaupun memang dite mu kan adanya indikasi, sebaiknya di serahkan ke KPK saja,”jelasnya.

Karenanya Deni berharap KPK me ngambil langkah cepat untuk me­ngambil alih kasus itu. “Jika dite mukan indikasi ko rupsi KPK harus turun ta ngan,”ungkapnya.

Sedangkan Presiden Lum bung Informasi Rakyat (LIRA) Jusuf Rizal menilai, Mabes Polri tidak serius menangani kasus rekening 502 yang sudah bertahun-tahun ngendon di lembaga itu.

“Kalau mereka serius pas tinya kasus itu sudah bisa selesai. Tapi hingga kini be lum jelas sampai mana,” ka tanya.

Rizal mengatakan, se baiknya ke po lisian melakukan in ven tarisasi ter­hadap kasus-kasus yang masih belum diproses dengan baik. Ini penting se bagai tin dakan untuk me minim ali sasi para ma ke lar ka sus (mar kus).

Meski demikian, Rizal me lihat lambannya penanganan kasus ini karena ada ke pen tingan yang berbicara. “Mung kin saja ada elit politik yang memperlambat kasus ini se hingga tidak jalan. Atau juga ada oknum Polri sendiri yang membuat kasus ini seakan-akan dipetieskan. Siapa tahu,” ung kapnya.

Untuk itu, dia mendesak agar Kapolri Bambang Hen darso Danuri me­nindaklanjuti kasus tersebut. “Tugasin saja bawa hannya agar kasus itu diproses kembali. Apalagi ini bagian dari citra kepolisian bagaimana memberantas ko rupsi,” te gasnya.

Menurutnya, Komisi Pem berantasan Korupsi (KPK) berhak mensupervisi kasus ini. Mengingat kasus itu sudah terbilang lama dan harus di sampaikan pen je lasannya ke ma sya ra kat, pen ting un­tuk pol ri menuntas kan kasus ter se but.

Inilah Audit BPK

Rekening 502 – leng kap nya 502.000.002 – adalah rekening milik pemerintah di-Bank In donesia (BI) yang dibuka kali pertama pada 1 Juni 1999.

Pembukaan rekening itu ber dasarkan Surat Menteri Ke uangan No SR-176/MK.01/1999 tanggal 31 Mei 1999 perihal Surat Kuasa Umum dalam rangka pembayaran jaminan pemerintah terhadap kewajiban bank.

Rekening itu dibuka meng gunakan Surat Utang Pe me rintah No. 004 sebesar Rp 53,779 triliun. Dengan de mi kian, Rekening 502 adalah rekening pemerintah di BI untuk obligasi dalam rangka program penjaminan.

Nah, kasus Rekening 502 ini mulai mengemuka ketika Ba dan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada Agustus 2001 mengu mumkan hasil auditnya ter hadap BI dan Badan Pe nye hatan Perbankan Nasional (BPPN).

BPK menduga telah terjadi penyelewengan penggunaan dana Rekening 502 sebesar Rp 20,908 triliun, di mana ada penggunaan dana yang tidak sah yaitu Rp 17,7 triliun oleh BI dan Rp 3,3 triliun oleh BPPN. Hasil audit BPK ini di laporkan ke Mabes Polri. La poran tersebut dijadikan dasar bagi kepolisian untuk segera melakukan penyidikan.

“Belum Bisa Menjawabnya”
Ito Sumardi, Kabareskrim Mabes Polri

Kepala Badan Reserse dan Kriminal (Kabarekrim) Mabes Polri, Ito Sumardi yang dikon firmasi terkait kasus rekening 502 belum bisa berkomentar.

“Wah, belum bisa men ja wab nya. Saya cek dulu, takut salah ngomong. Banyak sekali kasus-kasus, apalagi yang menyangkut teknis. Kalau sudah ada akan diinfor ma sikan,” kata Ito Sumardi ke­pada Rakyat Merdeka, melalui sambungan telepon.

Meski begitu, Ito berjanji akan menyelesaikan semua kasus yang saat ini ditangani Mabes Polri yang terbilang mandek.

Ito mencontohkan, jika ada laporan dari PPATK yang ter indikasi mencurigakan pasti akan ditindak. Sebab, dalam pembrantasan korupsi itu harus berangkat dari bukti dari ins tansi terkait, dalam hal ini misalnya PPATK. Sebab, hanya me reka yang mempunyai ke we­nangan mengecek keuangan seseorang.

“Sudah Lama Disampaikan”
Novi Pelenkahu, Kabiro Humas dan LN BPK

Kepala Biro Hubungan Ma syarakat dan Luar Negeri Ba dan Pemeriksa Keuangan (Ka biro Humas BPK), Novil Pe lenkahu mengaku kalau hasil audit kasus rekening 502 itu sudah sejak lama disampaikan ke Mabes Polri.

“Ya, sudah disampaikan ke kepolisian audit dugaan penye lewengan itu. Sekarang semua tergantung dari teman-teman kepolisian,” kata Novi kepada Rakyat Merdeka.

Dia menyarankan untuk me nanyakan lebih lanjut kepada Bareskrim Mabes Polri. “Kare na sudah lama disam pai kan,” ucapnya.

“Harus Ditindaklanjuti”
Saan Mustopa, Anggota Komisi III DPR

Anggota Komisi III DPR, Saan Mustopa mendesak Ma bes Polri menuntaskan kasus rekening 502.

“Harus ditindaklanjuti. Apa lagi kasus itu sudah lama tapi belum ada hasil mak si mal,” kata Saan Mustopa kepada Rakyat Merdeka.

Saan masih berharap Ma bes Polri bisa menuntaskan kasus rekening 502. Ini pen ting su paya masyarakat men jadi tahu dan tidak ada yang ditutup-tutupi demi ke pas tian hukum tentunya.

“Akan Saya Tanyakan Pada BPK”
Eva Kusuma Sundari, Anggota Komisi XI DPR

Anggota Komisi XI DPR, Eva Kusuma Sundari menilai terjadi double standar dalam penegakkan hukum.

“Mentalitas dari para pe negak hukum masih di ba wah standar,” kata Eva Ku suma Sundari kepada Rakyat Mer deka.

Meski demikian, Eva ber janji akan menanyakan perihal audit yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap kasus tersebut. “Akan saya tanyakan kepada BPK. Tapi untuk sekarang Mabes Polri harus menindaklanjuti kasus tersebut, jangan di abai kan. Siapapun harus sa ma dihadapan hukum,” te gasnya

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s