TIDAK JELAS NASIB Rp 14 Trilyun KREDIT MACET DI BANK MANDIRI


Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) hingga saat ini belum menerima kredit macet senilai Rp 14 trilyun yang telah dihapusbukukan Bank Mandiri dan telah ditransfer oleh bank tersebut ke BPPN pada 31 Desember 1999. Pengalihan kredit macet Bank Mandiri ke BPPN itu juga terhalangi oleh sikap Bank Indonesia (BI) yang tidak menyetujui pengenaan status bank dalam penyehatan (BDP) kepada Bank Mandiri.
Staf BPPN yang menangani transfer aset BDP ke BPPN, Andreas A Bunanta, Senin (13/3) di Jakarta menuturkan, pada 31 Desember 1999 seharusnya Bank Mandiri mengalihkan kredit macet tersebut ke BPPN. Namun, hal itu terhambat karena BI tidak menyetujui pengenaan status BDP kepada Bank Mandiri, dengan alasan Bank Mandiri sudah direkapitalisasi.
“Kendalanya sama seperti kasus kredit macet Texmaco di BNI, yakni BI tidak menyetujui pengenaan status BDP kepada Bank Mandiri. Alasannya, Bank Mandiri sudah direkapitalisasi. Jadi, pengalihan kredit tanggal 31 Desember 1999 itu tidak benar-benar terealisasi sampai dengan hari ini,” kata Andreas.
Sementara itu, secara terpisah Menteri Keuangan Bambang Sudibyo menegaskan, kredit macet Bank Mandiri harus sesegera mungkin ditransfer ke BPPN. “Itu hanya prosedur hukum saja, substansinya tidak ada masalah, hanya supaya secara hukum memenuhi persyaratan. Yang jelas kategori lima harus segera ditransfer,” katanya.
Dijelaskan oleh Andreas, kredit macet dan kredit yang berpotensi macet di Bank Mandiri per September 1999 tercatat mencapai Rp 23 trilyun. “Pihak Bank Mandiri mengatakan, dari Rp 23 trilyun itu, sekitar Rp 9 trilyun ingin mereka kelola sendiri sampai dengan Juni 2000. Jika hingga Juni 2000 restrukturisasi kredit macet itu Rp 9 trilyun tidak selesai juga, barulah kredit macet tersebut diserahkan kepada BPPN,” katanya.
Sementara itu, lanjut Andreas, sisa kredit macet sebesar Rp 14 trilyun dijanjikan Bank Mandiri akan dialihkan ke BPPN akhir Desember 1999. “Namun, pada prosesnya, pengalihan Rp 14 trilyun itu tidak pernah terealisasi, karena terhambat masalah status BDP tadi,” papar Andreas.
Pengalihan kredit macet Bank Mandiri tersebut, menurut Andreas, harus dilakukan segera, karena kredit macet Rp 14 trilyun yang menurut rencana akan dialihkan 31 Desember 1999 itu sudah dihapusbukukan oleh Bank Mandiri. “Selain itu, sekitar 250 debitor yang terlibat kredit macet tersebut tidak tertangani dan terkatung-katung. Menurut Bank Mandiri, kredit macet mereka sudah ditransfer ke BPPN, tetapi BPPN sendiri belum menerima,” kata Andreas.
Sesalkan BI
Andreas menyesalkan sikap BI yang tidak menyetujui pengenaan status BDP terhadap Bank Mandiri itu. “BDP itu penting, karena pengalihan kredit macet tersebut menggunakan Peraturan Pemerintah (PP) No 17/1999 tentang BPPN, dan kewenangan PP No 17/1999 itu hanya bisa berlaku kalau banknya berstatus BDP,” jelas Andreas.
Jika tidak melalui mekanisme BDP, dalam pengalihan kredit macet BPPN harus meminta persetujuan debitor. Dalam hal ini, debitor mempunyai hak untuk tidak setuju, karena pengalihan tersebut tidak mengikat debitor dengan hukum.
“Tanpa status BDP, BPPN sama seperti badan hukum biasa yang menerima pengalihan utang dari badan hukum lain, seperti PT Era Giat Prima (EGP) yang menerima cessie dari Bank Bali. Konsekuensinya, debitor bisa tidak mengaku. Selain itu, aset tersebut tidak bisa dikatakan aset dalam restrukturisasi, sehingga kewenangan hukum BPPN dalam aset itu tidak bisa dilaksanakan,” kata Andreas.
Ditambahkan, “Konsekuensinya, kalau nanti BPPN akan melakukan restrukturisasi kredit macet, debitor bisa mengatakan bahwa secara hukum dia tidak mengakui BPPN sebagai kreditor, dan bahwa apa yang diminta kreditor tidak mengikat”.
Mengenai rasio kecukupan modal (CAR/capital adequacy ratio) Bank Mandiri yang saat ini sudah positif, Andreas juga mempertanyakan, apakah pengenaan status BDP hanya berlaku bagi bank yang memiliki CAR negatif.
Bank Mandiri sendiri, lanjutnya, masih dalam proses rekapitalisasi, sehingga masih dimungkinkan adanya perubahan jumlah dana rekapitalisasi. Selama perubahan itu dimungkinkan, masih ada pula kemungkinan Bank Mandiri untuk mengalihkan aset ke BPPN.
Sementara itu, Biro Gubernur BI dalam penjelasan tertulisnya mengemukakan, kriteria yang harus dipenuhi untuk penyerahan bank kepada BPPN antara lain besaran CAR yang kurang dari empat persen, dan dalam waktu sebulan setelah diberi kesempatan, bank tersebut tidak mampu menambah modal untuk meningkatkan CAR menjadi sedikitnya empat persen. CAR Bank Mandiri per Desember 1999 telah mencapai 12,44 persen, sehingga tak perlu diserahkan ke BPPN. (fey)
13Maret 2000

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s