Fenomena Kasus “Orderan”



oleh Ahmad Ali

Guru besar Fakultas Hukum Unhas.

Saya haqqul yaqin, SBY punya niat baik untuk memperbaiki hukum Indonesia. Tetapi niat baik pemerintah memperbaiki dan mereformasi hukum saja belum cukup kalau di tataran implementasi masih saja terus berlangsung dua faktor penghambat bagi perbaikan citra penegakan hukum Indonesia. Pertama, praktik “mafia peradilan”. Kedua, adanya kasus “orderan”.

Mengenai “mafia peradilan”, saya kira tidak perlu lagi saya ulas karena sudah sangat sering dibahas oleh para pakar hukum dan pemerhati hukum lain. Ada fenomena lain yang lolos dari pengamatan sebagian orang, yaitu yang saya juluki fenomena kasus “pesanan” atau “orderan”.

Kasus “pesanan” atau “orderan” itu bisa untuk kepentingan kekuasaan atau politik tertentu, dan bisa juga karena dilandasi dendam atau mungkin juga kedengkian terhadap seseorang. Tujuan utamanya adalah sekadar character assassination terhadap seseorang — biasanya terhadap seorang tokoh.

Kasus “orderan” ini bisa untuk melindungi atau membebaskan seseorang dari jeratan hukum, meski nyata-nyata dia bersalah (secara akal sehat).

Selain itu, bisa juga terjadi sebaliknya, yaitu menjerat seseorang dan mencari-carikan kesalahannya, meski sebenarnya dia tidak bersalah secara yuridis. Mungkin kesalahan yang dilakukannya hanya teknis administratif atau sekadar kesalahan prosedural, tetapi sengaja dipaksakan menjadi kasus pidana — biasanya kasus dugaan korupsi.

Kalau kita berangkat dari adanya lima unsur sistem hukum — struktur, substansi, kultur hukum, profesionalisme, dan komitmen — maka menurut pendapat saya, faktor paling signifikan mengakibatkan masih jauhnya harapan dan kenyataan dalam penegakan hukum tidak terlalu dominan pada substansi (asas-asas hukum, norma-norma hukum, dan aturan-aturan hukum). Faktor paling dominan adalah struktur, kultur hukum, profesionalisme, dan komitmen.

Fenomena “pemaksaan seseorang untuk dibidik dan dijerat menjadi tersangka dalam suatu kasus dugaan korupsi, hanya atas dasar pesanan/order orang tertentu atau kepentingan kekuasaan tertentu” ternyata sering terjadi. Itu tak hanya di pusat kekuasaan di Jakarta, melainkan juga di daerah-daerah tertentu. Fenomenanya sangat kental jika yang terjadi bukan lagi komitmen untuk menegakkan hukum dan keadilan, melainkan sekadar mencari-cari kesalahan. Kalau di sisi yang satu tidak ditemukan “benang merah” untuk menghubungkan seorang sasaran bidik untuk dijadikan tersangka, maka diobrak-abrik lagi sisi-sisi lain yang sebenarnya hubungannya dipaksa-paksakan. Bagi mahasiswa fakultas hukum maupun masyarakat awam, realitas yang sangat memprihatinkan itu tentu merupakan fenomena yang sangat tidak memberi pendidikan hukum.

Lebih mengerikan lagi jika sepak-terjang seorang petinggi hukum diatur oleh rangkaian bisikan sosok-sosok yang merasa diri sebagai “pendekar hukum”, tetapi sama sekali tidak memiliki latar belakang pendidikan hukum. Syahdan, di suatu daerah, seorang aktivis LSM malah ikut “berkantor” di ruang petinggi hukum. Lebih aneh bin ajaib, karena syahdan dia yang menjadi juru bicara seorang petinggi hukum di berbagai koran lokal, yang seyogianya harus dilakukan “humas resmi” instansi tersebut.

Betapa amburadul-nya proses penegakan hukum jika kebijakan-kebijakan petinggi hukum didominasi oleh hanya seorang “Don Kisot de Lamancha” yang bermimpi menjadi “pendekar hukum” tanpa mendalami hukum secara komprehensif. Dikiranya hukum sekadar membaca suatu undang-undang. Disangkanya untuk memahami secara mendalam masalah pemberantasan korupsi cukup dengan membolak-balik undang-undang yang bertalian dengan pemberantasan tindak pidana korupsi. Itu persepsi yang sangat naif dan mengerdilkan hukum. Hukum bukan sekadar undang-undang.

Agar mampu memahami hukum, seseorang harus belajar ilmu hukum secara sistematis. Mempelajari bukan hanya aturan-aturan hukumnya, melainkan juga norma hukum, asas hukum, dasar filosofinya didalami dalam mata kuliah filsafat hukum dan teori hukum, teori-teori empiris sosiologis, antropologis dan psikologi terhadap hukum.

Sosok yang mengira hukum hanya sekadar perundang-undangan tentu tidak pernah membaca habis konsep-konsep universal dari Lawrence M Friedman, Benjamin N Cardozo, Oliver Wendell Holmes, Donald Black, Charles Sampford, dan lain lain.

Dari sisi paling sempit saja, pasti dia tidak tahu perbedaan kesalahan dalam hukum pidana dengan kesalahan administratif. Bagaimanapun kualitas penafsiran penegak hukum terhadap suatu undang-undang sangat banyak ditentukan oleh luas-sempitnya wawasan intelektualitas keilmuannya di bidang hukum, dengan pemahaman seimbang antara pendekatan legalistis, sosiologis, antropologis, psikologis, dan filosofis.

Sosok-sosok yang bermimpi jadi “pendekar hukum” (padahal di belakangnya menumpang “pesanan” berlatar belakang uang ataupun like or dislike pada seseorang), mungkin tidak pernah tahu adanya asas hukum acara pidana yang universal. Misalnya, lebih baik membebaskan 100 orang yang bersalah ketimbang memidana seorang yang tidak bersalah. Makna asas ini, larangan bagi penegak hukum untuk sekadar mencari-cari kesalahan, apalagi yang berdampak character assassination pada seseorang.

Perbaikan proses penegakan hukum kita sangat berdampak terhadap perekonomian bangsa karena secara tidak langsung turut mempengaruhi kepercayaan investor asing maupun masyarakat Indonesia sendiri terhadap law enforcement. Gordon Heward pernah mengemukakan, Justice should not only be done, but should manifestly and undoubtedly be seen to be done (Keadilan bukan hanya harus ditegakkan, tetapi juga harus dapat dilihat, dirasakan, dan dipahami oleh masyarakat bahwa dia memang telah ditegakkan).***

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s