Agenda Tersisa Pasca-BPPN


HARI ini, Jumat (27/2/2004), Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) bubar. Mandat lima tahun yang diembannya usai sudah. Soal apakah dalam kurun waktu itu semua tugas BPPN diselesaikan atau tidak, itu soal lain. Keppres No 27/1998 memuat salah satu pasal, yang intinya mengatakan bahwa apabila pemerintah merasa tugas-tugas belum selesai, maka lembaga ini dapat diperpanjang masa tugasnya sesuai kebutuhan. Namun arus besar yang mengemuka tampaknya sudah mengkristal, menghendaki BPPN harus bubar tanpa syarat.
Memang ironis. Keberadaan BPPN semenjak 1998 sampai hari ini banyak dinilai oleh berbagai kalangan (kecuali yang pro-BPPN tentunya) belum mampu melepaskan permasalahan ekonomi dari Indonesia. Badan yang berdiri setelah letter of intent (LoI) IMF tahun 1998 ini mendapat tugas utama menyehatkan perbankan nasional setelah dihajar oleh krisis ekonomi yang bertubi-tubi.
Tetapi, alih-alih menyehatkan perbankan, yang dilakukan lembaga itu tak lebih dari lembaga lelang yang menjual aset-aset negara baik dalam bentuk aset fisik, saham, surat berharga lainnya, kredit dan properti. Lebih ironis lagi. Kebanyakan yang memenangkan program penjualan aset dan divestasi saham bank-bank rekap yang diberada di bawah kelolaan BPPN adalah investor asing. Hal-hal inilah yang seringkali menciptakan sinisme, polemik serta kontroversi di kalangan masyarakat menyikapi sepak terjang BPPN selama ini.
Proses restrukturisasi aset yang dikelola BPPN pun tidak seluruhnya beres. Ambil contoh Texmaco yang kabarnya meraih kredit hampir Rp 30 triliun dari bank BUMN. Setelah direstrukturisasi dan dilelang berkali-kali oleh BPPN, ternyata tidak juga laku ditawarkan ke investor. Sampai-sampai Menneg BUMN Laksamana Sukardi mengatakan Texmaco itu diberi gratis saja tidak ada investor yang mau mengambil. Konon, tidak ada yang bersedia membeli Texmaco di harga 5% dari total kredit sekalipun.
Begitu banyak kredit disalurkan oleh bank BUMN ke kelompok usaha besar yang tidak prudent bahkan nilai jaminannya jauh di bawah nilai kredit yang diberikan. Tak heran, ke-7 bank BUMN itu harus diselamatkan dengan obligasi rekapitalisasi senilai Rp 279,4 triliun atau menyerap 66% dari total obligasi rekapitalisasi yang diterbitkan negara untuk menyelamatkan sistem perbankan. Sementara dari 95 bank bermasalah, 16 bank langsung dilikuidasi, 7 bank BUMN direkap, dan 15 bank swasta yang dimerger (menjadi Danamon dan Permata), 52 bank yang dibekukan operasinya, dan sisanya bank swasta yang diambilalih dan direkapitalisasi.
Biaya yang dikeluarkan negara untuk ke-95 bank itu mencapai Rp 650 triliun, terdiri dari BLBI, obligasi rekap (Rp 425,5 triliun), surat utang penjaminan, dan dana talangan. Dari jumlah itu, BPPN menangani sekitar Rp 590 triliun dalam bentuk penyelesaian kewajiban pemegang saham (PKPS) Rp 126,45 triliun, restrukturisasi/obligasi rekapitalisasi bank di bawah BPPN (Rp 123,16 triliun), dan aset kredit macet (Rp 340 triliun).
Soal jumlah kredit macet yang dialihkan ke BPPN pun sampai kini tidak jelas benar, karena lembaga itu hanya mengakui nilai Rp 340 triliun sesuai asset transfer kit (ATK). Sementara hasil audit Deloitte, Touche and Tohmatsu (DTT) pada 2002 menyebutkan terjadinya selisih nilai aset Rp 286 triliun dari saldo ATK diverifikasi sebesar Rp 580 triliun. Ribut-ribut soal ini pun tak jelas ujungnya. Yang disalahkan adalah dokumen hilang saat terjadi huru-hara.
Secara garis besar, ada tiga bagian pengelolaan aset di BPPN yaitu Aset Manajemen Investasi (AMI) yang menangani para obligor PKPS, Aset Manajemen Kredit (AMK) yang menangani kredit macet dari perbankan, serta Bank Restructuring Unit (BRU) yang menangani penyehatan dan divestasi bank takeover (BTO). Lalu, jika dihitung secara detil kinerja dari unit-unit di BPPN yang masing-masing diketuai oleh seorang deputi, dari tingkat penyelesaian aset yang dikelolanya sejatinya mencerminkan kinerja yang bersangkutan
Lalu tingkat pemulihan BPPN yang hanya 28% jelas kalah jauh dibandingkan lembaga sejenis di negara-negara tetangga. Misalnya FRA dengan recovery rate 35%, KAMCO 49%, DANAHARTA 66%, dan FDIC 57%. Dengan demikian, tak salah kalau dikatakan upaya BPPN mengembalikan aset negara melalui penyelesaian aset dalam restrukturisasi sesuai PP No 17/1999 tidak berhasil. Dengan kinerja BPPN seperti itu, tak heran apabila kecepatan penanganan krisis di Thailand, Malaysia, dan Korsel jauh lebih cepat dari Indonesia. Bandingkan pula beban krisis yang masih harus ditanggung masyarakat dalam bentuk bunga dan cicilan pokok obligasi rekap yang konon mencapai Rp 1.100 triliun hingga 2019.
Pada awalnya, BPPN didirikan tidak saja untuk merestrukturisasi bank, tetapi juga kredit korporasi. Dalam perjalanannya, ternyata 5.000 karyawan BPPN yang dibayar mahal itu tidak mampu merestrukturisasi kredit korporasi seperti diharapkan. Mungkin karena dikejar dateline harus bubar pada 27 Februari 2004 ini, barulah mulai tahun lalu aset-aset kredit yang belum direstrukturisasi (unrestructured loans) alias masih berstatus kredit bermasalah, dilelang besar-besaran.
Bank-bank yang melempar kredit macet itu ke BPPN pun ramai-ramai membeli dengan harga diskon 80% – 90%. Lebih-lebih adanya pelonggaran dari Bank Indonesia melalui PBI No 4/2002 di mana aset kredit yang belum direstrukturisasi itu dapat digolongkan ke adalam kategori lancar hanya dalam kurun wakru satu tahun dan setelah satu tahun kondisi aset kredit itu harus benar-benar secara riil lancar. Kalau belum lancar, menjadi tugas bank tersebut untuk merestrukturisasinya agar masuk kategori lancar.
Kekebalan Hukum
BPPN tentu bertanggung jawab atas buruknya kinerja beberapa bank rekap dan amburadulnya laporan keuangan bank-bank rekap mengingat lembaga ini sudah menempatkan orang-orang pilihan dan kepercayaannya di bank-bank tadi. Namun sejauh ini tak pernah ada nada sesal dari kalangan BPPN menyangkut kinerjanya yang kurang cemerlang itu. Bahkan belakangan ini terbetik kabar keinginan BPPN untuk memproteksi diri dari aspek hukum kepada mantan petinggi BPPN dan pejabatnya yang masih aktif dari kemungkinan tuntutan hukum.
Tentu saja ide yang berlebihan ini memancing reaksi keras dari berbagai kalangan, termasuk di sebagian anggota kabinet. Tidaklah mungkin mantan petinggi dan petinggi BPPN yang masih aktif dikenai kekebalan hukum karena hal itu bertentangan dengan rasa keadilan publik dan mengandung unsur menutupi kesalahan masa lalu petinggi-petinggi itu.
Soal rencana pemberian pesangon baik kepada pimpinan maupun staf BPPN yang nilainya mencapai Rp 500 miliar, meski belakangan nilainya direvisi jauh lebih rendah, memancing reaksi keras dari masyarakat, bahkan Menneg BUMN Laksamana Sukardi dan Menakertrans Jakob Nuwa Wea berkeinginan kebijakan ini ditinjau ulang. Pada saat perekonomian sedang dalam tahap pemulihan yang sebenar-benarnya ini, sepertinya kalangan BPPN sama sekali tidak memiliki sense of crisis dan sense of urgency.
“Prestasi” lainnya dari BPPN adalah pemberian “sertifikat” bebas dari tuntutan hukum (release and discharge) kepada obligor-obligor yang kooperatif dan mampu memenuhi kewajibannya. Dari 39 pemegang saham penandatangan Perjanjian Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS), 23 pemegang saham telah memenuhi kewajibannya sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan pemerintah. Sementara itu 16 pemegang saham lainnya, terdiri dari delapan pemegang saham tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan pemerintah dan delapan pemegang saham lainnya dinyatakan tidak kooperatif dan penanganannya akan dilakukan oleh aparat penegak hukum.
Kini terkait dengan pembubaran BPPN, dikabarkan pemerintah melalui Menko Perekonomian Dorodjatun Kuntjoro-Jakti menyatakan, diperlukan empat landasan hokum, yaitu dua berbentuk Keppres yaitu tentang Pengakhiran Tugas BPPN dan Keppres tentang Penjaminan, dua landasan hukum lainnya adalah Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perusahaan Pengelola Aset (PPA) dan satu Instruksi Presiden (Inpres) tentang Tim Pemberesan tugas BPPN.
Khusus untuk pembentukan PPA yang akan mengelola aset-aset BPPN yang sudah free and clear (bebas dan jelas kedudukannya) setelah melalui pemeriksaan oleh auditor, hal ini harus diprioritaskan.
Untuk itu, pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK maupun auditor independen, harus dapat dipercepat. Sementara Tim Pemberesan akan mengelola aset-aset yang belum “free and clear” (belum bebas dari berbagai masalah) dan harus diperiksa auditor.
Hal ini membawa konsekuensi, semua transaksi BPPN harus dihentikan tepat pada saat pembubaran, namun untuk proses penyelesaian secara administratif dilakukan melalui Tim Pemberesan. Apakah kemudian tugas BPPN tuntas semuanya? Belum, terutama yang berkaitan dengan aspek hukum. Dalam presentasi kepada Komisi IX Bidang Keuangan dan Perbankan DPR RI, Ketua BPPN Syafruddin Temenggung menyatakan, setelah bubar nanti BPPN mewariskan 1.361 kasus hukum, meliputi 447 debitor dengan nilai utang Rp 25 triliun. Mayoritas kasus itu menyangkut persoalan aset.
Diakui oleh BPPN, pihaknya tidak mampu menyelesaikan kasus-kasus hukum tersebut, karena kasusnya banyak dan jadual penyelesaian di pengadilan lama. Dari 1.361 kasus hukum tersebut, rinciannya adalah sebesar 178 kasus (13%) dimenangkan BPPN, 56 perkara (4%) BPPN dalam posisi kalah dan sebanyak 1.100 kasus (81%) masih dalam proses di berbagai tingkat peradilan baik proses banding maupun kasasi.
Apabila pemerintah bertekad kuat untuk memenangkan kasus-kasus hukum yang belum terselesaikan, tugas pokok PPA adalah mengupayakan agar recovery rate dalam rangka mengembalikan aset-aset negara tersebut harus dapat dioptimalkan secara all out.
Di samping berupaya memenangkan perkara-perkara di atas, PPA juga harus mengelola dan menuntaskan aset yang diperkirakan masih akan tersisa pascapembubaran BPPN. Oleh karena itu, ditunjuknya 34 kantor akuntan publik (KAP) oleh BPPN untuk memverifikasi dan memvaluasi aset-aset yang diperkirakan tersisa serta mengaudit kegiatan operasional tujuh kantor wilayah BPPN di seluruh Indonesia dan kegiatan 52 BBO/BBKU merupakan jalan keluar yang tepat.
Itulah sejumlah pe-er yang harus dipikirkan dan ditangani pemerintah secara serius pascapembubaran BPPN pada hari ini. u
Penulis adalah pengamat perbankan

Last modified: 27/2/04

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s