Bencana Luar Biasa Indonesia


Media Indonesia – Opini (1/14/00)
Oleh Dicky Iskandardinata.
Mantan Bankir
DIBANDINGKAN kasus Bank Bali, atau ditambah kasus Texmaco sekalipun, kasus BLBI
(Bantuan Likuiditas Bank Indonesia) lebih “luar biasa“. Bahkan bisa dikategorikan sebagai
bencana nasional. Dampak BLBI bagi perekonomian bangsa masih ditandai dengan tetesan
“air mata“ di tengah-tengah masyarakat. Mampukah pemerintah menindak pelaku
“perselingkuhan“ BLBI ini?
Sedikitnya Rp 51 – Rp 76 triliun BLBI tidak diakui oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),
dalam hasil auditnya. Sikap tegas BPK tersebut lahir, karena BI tidak memenuhi ketentuan dan
syarat pemberian fasilitas SBPU khusus yang berlaku. Sungguh mencemaskan, mengingat
institusi yang selama ini mendapat kepercayaan penuh, ternyata tidak melakukan prosedur
resmi. Lebih dari itu, akibat “kebijakan“ itu justru memperparah kondisi moneter yang memang
sudah memburuk.
Sebelum kasus BLBI ini tampil ke permukaan, ada baiknya kita simak kembali ketika tandatanda
ke arah itu akan muncul. Tanggal 19 Februari 1999, Kepala BPKP Soedarjono dalam
rapat kerja dengan Komisi III DPR menyatakan dengan jelas, bahwa “sejumlah bank
menyelewengkan BLBI“. Menurut Soedarjono sejumlah bank penerima BLBI memakai dana itu
untuk kepentingan usahanya sendiri dan untuk menutup kerugian transaksi valas deriatif. Dan
belum lama ini mantan Menkeu Fuad Bawazir mengungkapkan, bahwa sudah sejak April – Mei
1998 dilakukan investigasi terhadap BI. Hasilnya, ada penyimpangan serius dalam proses
pengeluaran dan penggunaan dana tersebut. Penolakan, disclamimer, BPK sempat menjadi
ajang perseteruan antara BI dan Depkeu. Biasanya ribut soal angka dan kriteria serta komentar
yang kekanak-kanakan. Tapi masalah pokoknya, “Bagaimana kebocoran bisa terjadi dan siapa
yang bertanggung jawab malah terabaikan“.
Dari awal pemberian fasilitas BLBI kepada masing-masing bank dilakukan secara tidak
transparan. Masyarakat hanya dapat mereka-reka, bank anu mendapat sekian, bank yang ono
mendapat sekian. Bahkan dalam laporan resmi BI sekalipun baik kepada DPR maupun laporan
tahunan terbitan BI untuk konsumsi umum terdapat angka yang berbeda. Menyimak angkaangka
yang disampaikan Direksi BI dalam sesi dengar pendapat dengan DPR pada Juni 1998,
terdapat bank yang mendapatkan fasilitas BLBI melebihi jumlah kewajiban dana pihak ketiga.
Dan bahkan ada beberapa bank yang menerima BLBI melebihi jumlah aktiva/pasiva. Tanpa
harus memiliki kegeniusan seorang Allan Greenspan, apakah gubernur dan para petinggi Bank
Indonesia tidak dapat menangkap sinyal “keanehan“ serta ketidakwajaran sejak awal. Untuk
kemudian menyadari bahwa telah terjadi perampokan uang rakyat secara besar-besaran dan
patut menduga telah terjadi kolusi/konspirasi tingkat tinggi.
Indikasi ketidakwajaran sebenarnya dapat terdeteksi sejak awal, tanpa harus menunggu audit
BPK dan perubahan pemerintahan untuk dapat mengangkat masalah ini ke permukaan. Apa
yang dikatakan oleh Deputi Senior Anwar Nasution bahwa dia dan Gubernur Syahril Sabirin
belum menjabat pada waktu pemberian BLBI adalah pernyataan keblinger seolah mengelak
dari tanggung jawab. Mengetahui adanya indikasi praktek kejahatan, tapi diam saja atau
membiarkan apalagi menutupinya, bukankah merupakan accessory)?
Dari laporan tahunan BI periode 1997/98, angka outstanding BLBI per akhir Desember 1997
adalah sebanyak Rp 62,9 triliun. Ini sebelum diberlakukan program penjaminan pemerintah atas
deposit nasabah yang baru berlaku di akhir Januari 1998. Kemudian BLBI meningkat menjadi
Rp 116,5 triliun pada Maret 1998. Spirit yang mendasari lahirnya BLBI adalah menopang
kebutuhan likuiditas perbankan dikarenakan penarikan secara serentak oleh deposan.
Menghindar dari systemic risk yang dapat menghancurkan industri perbankan disebabkan oleh
krisis kepercayaan. Inti arahannya adalah kepada sektor perbankan swasta nasional yang
rawan terhadap tindakan likuidasi.
Untuk gambaran risiko maksimum outflow BLBI, pos-pos yang paling rawan pada sektor
perbankan swasta nasional adalah rekening giro dan deposito berjangka. Dalam periode
sampai dengan Maret 1998 terdapat saldo rekening giro (demand deposit) nasabah dalam
rupiah dan valas yang dapat ditarik segera sejumlah Rp 43,4 triliun. Dengan asumsi bahwa
pada waktu itu terjadi rush di seluruh bank swasta dan terjadi penarikan demand deposit secara
serentak, maka bantuan likuiditas yang diperlukan dari BI tidak akan mencapai Rp 116,5 triliun.
Demikian juga untuk deposito berjangka dalam rupiah/ valas dengan total outstanding sebesar
Rp 120,2 triliun. Analisis terhadap “umur“ tanggal jatuh tempo menggambarkan sebagian
besar deposito berada pada kelompok maturity di atas enam bulan. Dengan demikian tidak
dibutuhkan bantuan likuiditas dalam sekejap dengan jumlah yang demikian besar.
BLBI dan gejolak kurs
Fakta di atas menggambarkan fungsi Bank Indonesia sebagai lender of the last resort telah
berubah menjadi source of flight to currency and quality>. Diam-diam Bank Indonesia menjadi
pemasok likuiditas rupiah kepada kelompok tertentu melalui mekanisme BLBI. Ironisnya, secara
formal BI selaku Bank Sentral menjalankan kebijakan uang ketat dengan kontraksi moneter
untuk mencegah tekanan depresiatif terhadap kurs rupiah/US$. Suku bunga PUAB (pasar uang
antarbank) –yang menjadi benchmark bagi bunga deposito dan pinjaman– sampai pernah
mencapai 350%! Secara rata-rata untuk periode November 1997 – Maret 1998 mencapai 163%.
Sudah barang tentu korban dari pengetatan moneter adalah stagnasi ekonomi yang membawa
dampak terhadap sektor riil, pasar modal dan rakyat, akibat melambungnya harga barang, yang
berlanjut dengan PHK. Sementara itu tujuan untuk meredam gejolak kurs rupiah tidak tercapai.
Bahkan pergerakan kurs semakin mantap menuju arah selatan dan mencapai titik terendahnya
di pertengahan Januari 1998 yaitu Rp 16.000 per dolar AS. Para pakar dan petinggi Ekuin
menunjuk George Soros dan spekulan offshore sebagai biang keladi menjadikan rupiah
komoditas spekulasi. Padahal tanpa disadari adanya spekulan-spekulan lokal yang
“dipersenjatai“ oleh BI.
Bayangkan jika kebocoran BLBI sebanyak Rp 51 triliun terjadi pada periode November 1997-
Januari 1998 dengan kurs rata-rata yang terjadi saat itu Rp 4.000/US$, maka ini sama dengan
memberi “peluru“ untuk perputaran volume jual/beli dolar sebanyak US$ 13 miliar. Suatu
jumlah yang sangat memadai untuk menggerakkan pasar Rp/US$ ke atas maupun ke bawah.
Yang lebih berbahaya lagi adalah multiplier effect tekanan depresiatif terhadap rupiah dari dana
lokal (ex-BLBI) yang digunakan untuk spekulasi. Sifatnya berbeda dengan spekulan offshore.
Karena selain untuk hedging pinjaman valuta asing pada tingkat kurs yang sudah tinggi,
terdapat faktor pola pikir untuk loss recovery, sehingga melakukan double reverse position.
Berapa pun jumlah intervensi yang dilakukan oleh BI dalam upaya menahan terpuruknya
rupiah, akan diserap oleh spekulan lokal. Intervensi BI pada akhirnya sama dengan
memberikan dolar murah ke pasar yang diserap oleh dana rupiah yang berasal dari BI juga.
Bank Indonesia nyata-nyata telah gagal dalam menahan anjloknya nilai rupiah terhadap dolar.
Dibandingkan dengan negara lain yang terkena Asian Crisis, mata uang rupiahlah yang paling
banyak terdepresiasi. Dengan demikian investigasi audit untuk masalah BLBI tidak bisa terlepas
dari investigasi yang harus dan perlu dilakukan terhadap modus operandi intervensi BI di pasar
valuta asing.
Dalam periode Juli, Agustus, Oktober, Desember 1997, BI melakukan intervensi dengan
menjual sejumlah US$ 7,5 miliar di pasar. Tujuannya adalah untuk menahan jatuhnya kurs
rupiah. Kemudian pada bulan Januari/Februari 1998, sebanyak US$ 1 miliar, sehingga posisi BI
pada Maret 1998 adalah oversold sebesar US$ 8,5 miliar terhadap bank-bank lain. Ini diperoleh
dari cadangan devisa, sehingga mengurangi jumlah aktiva luar negeri.
Dalam melaksanakan intervensi di pasar, terdapat kejanggalan yang memberi kesan, bahwa BI
menghamburkan dolar murah ketimbang mempertahankan rupiah. Sebagai contoh, pada
tanggal 13 Agustus 1997 siang hari, BI melakukan intervensi dengan menjual US$ 500 juta ke
pasar dengan kurs sekitar Rp 2.680/85. Pada tanggal 14 Agustus pagi hari, BI mengumumkan
pelepasan band intervensi dan menganut sistem kurs mengambang, karena tidak tahan
terhadap tekanan beli dolar. Sudah merupakan rumus, bahwa pelepasan band intervensi pada
saat tekanan terhadap mata uang lemah, akan mengakibatkan mata uang lemah semakin
lemah, karena pasar akan mencari titik equilibrium baru. Oleh karena itu, penjualan dolar yang
dilakukan BI pada hari sebelumnya patut dipertanyakan. Untuk apa jual dolar kalau memang
band intervensi akan dilepas keesokan harinya? Jawaban yang masuk akal hanyalah …
memberi dolar murah kepada pihak lain, yang merupakan counterparty dari transaksi jual
tersebut. Faktanya sejak pelepasan band intervensi tersebut, kurs rupiah semakin terpuruk
menembus Rp 3.000, Rp 3.500 … dst, sampai titik terendah Rp 16.000.-
Sebenarnya dengan meruntut sedikit ke belakang, kita semua mudah mengetahui di mana
terjadinya “perselingkuhan“, dan siapa-siapa yang terlibat dan bertanggung jawab atas dana
negara yang adalah milik bangsa Indonesia. Faktanya dana tersebut digunakan untuk “lebih
menghancurkan perekonomian nasional“, dengan korban terbesar masyarakat yang tak
terlibat. Merekalah yang menderita paling parah, bahkan sampai saat ini. Beban bunga BLBI
diambil dari APBN, berarti dari rakyat.
Lalu setelah semua itu, pertanyaannya adalah pada dasarnya tindakan yang akan dilakukan
pemerintah sebagai sanksi hukum begitu keras dan jelas terhadap bank-bank “kecil“, atau
terhadap pelaku (“kecil“) sebenarnya belum “berarti“, dibandingkan dengan kasus BLBI yang
begitu besar implikasinya. Tapi kenapa pemerintah sekarang justru `melempem`? Salahkah kita
berharap segera tuntas permasalahan ini dengan segala sanksi hukum yang tegas? Sebab
hanya dari ketegasan dan keseriusan, maka perekonomian kita akan memperoleh kepercayaan
dunia dan juga dari masyarakat, sebagai modal utama untuk bangkit lagi. Tanpa itu setiap saat
kita akan dikejutkan dengan bencana lain lagi.***(A-2)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s