INI BLOG SAYA

bangga-anak-ind5

I am a nobody, just a simple Indonesian who is concerened about the future of my country, saya sangat perduli terhadap masa depan bangsa. I am not a politician infact I hate politics.. saya sangat peduli bahwa setelah lebih dari 60 tahun merdeka jumlah rakyat yang miskin secara kuantitatif meningkat dibandingkan 20 tahun lalu.

Disini tempat saya mengeluarkan uneg uneg, pendapat maupun pikiran saya yang tidak mungkin dapat dilakukan di mainstream media. Disini juga saya dapat bercerita tentang keluarga seolah sedang berdialog dengan bathin saya.Disini juga tempat saya belajar menulis, karena menulis adalah salah satu kelemahan saya sejak SMA.

Salah satu founding fathers bangsa kita, Oto Iskandar di Nata mengatakan ” dalam setiap peperangan dan pembangunan suatu bangsa, rakyat jelatalah yg paling besar pengorbanannya, sebab itu kita wajib memberikan kedaulatan dan kemakmuran kepada mereka” . Akan tetapi setelah melalui kepemimpinan 6 presiden apa yang di amanahkan masih jauh dari harapan.

Kemakmuran bagi rakyat tidak akan tercapai tanpa hadirnya keadilan, masalah hukum adalah salah satu pilar yang saat ini kondisinya  paling carut marut . Hukum diberlakukan sebagai alat oleh penguasa negara , kepastian hukum dapat dikatakan tidak eksis, banyak pejabat “ playing God” dengan perangkat yang ia miliki…Fenomena mafia peradilan serta kasus orderan semakin kental didalam sistim peradilan kita bahkan sudah mencapai titik nadir. Kondisi seperti ini harus berubah jika kita mencintai tanah air. Sudah saatnya bagi setiap warga negara untuk bangkit dan komit terhadap terwujudnya keadilan serta kepastian hukum di negeri ini, waktu berjalan terus kitapun akan tertinggal dari bangsa lain sementara kita semakin terpuruk sebagai negeri para bedebah.

Krisis moneter 1998 telah menelan biaya Rp. 680 Trilliun, untuk merestruktur dan merekapitalilasi sektor keuangan dan perbankan akibat dari ketidak hati2an serta moral hazard  Bank BUMN serta Bank Swasta yang mengucurkan kredit untuk kepentingan pemiliknya sendiri. Biaya Rp.680 T tersebut  menjadi tanggungan rakyat , saya garis bawahi, rakyat Indonesia pembayar pajak, sampai hari ini beban bunga obligasi rekap masih dibebankan kepada APBN. Kita semua tau bahwa  masa penanggulangan krisis moneter dari tahun 1998- sampai 2003 penuh dengan aksi2 akrobat keuangan , mulai dari pemberian BLBI sampai dengan program divestasi oleh BPPN, yang merugikan negara dalam hal ini rakyat Indonesia pembayar pajak. BPPN yang sejatinya dibentuk sebagai Credit remedial Management berubah menjadi eksekutor garage sale, menjual asset2 jauh dibawah nilai wajar. Asset bermasalah yang diserahkan kepada negara untuk menutupi hutang konglomerat dengan groupnya dapat dimiliki kembali oleh pemilik lama dengan nilai yang jauh dibawah wajar, bahkan ada yang lebih rendah dari ketika asset tersebut diserahkan kepada negara. Ironisnya aksi2 financial acrobat ini didukung oleh politisi serta pejabat negara, buktinya sampai hari ini tidak satupun aparat penegak hukum yang dapat menjerat mereka. Sebut saja Texmaco yang mempunyai kewajiban sebesar Rp.29,7 T kepada BNI di tahun 2000, sampai hari ini tidak satu rupiahpun yang diselesaikan , jalan yang ditempuh adalah melalui proses debt to equity swap dengan penilaian yang sekenanya saja yang kemudian dikemas dalam bungkusan restructuring yg ajaib dimana bukan saja tidak melakukan pembayaran, tapi malah mendapatkan fasilitas baru sebesar $100juta dari BNI. Alhasil sejak pemerintah menjadi pemegang saham , upaya untuk menjual kepemilikan pemerintah dalam Texmaco group selalu menemui jalan buntu karena penawaran oleh beberapa calon investor tidak lebih dari  10sen/$ .Euphoria reformasi yg berbarengan dengan kepanikan dalam  upaya recovery dari krismon 98 telah merusak tatanan hukum di negeri ini. Periode 1998-2003 yang penuh dengan pat gulipat keuangan , dengan dalih “biaya krisis” serta alasan  penyelamatan ini itu telah menciptakan kelompok orang kaya baru dan menambah curam gap antara si miskin dan si kaya. Para pengusaha yang merugi akibat ambruknya kurs rupiah/dollar mempunyai goals yang sama yaitu memperkecil kerugian akibat kurs, malah kalau bisa menjadi untung. Satu satunya sumber pendapatan untuk itu adalah berkolaborasi dengan pengambil kebijakan finansial, otoritas moneter dan perbankan. It is the only big thing going…!! Kita sekarang bisa melihat hasilnya.

Program basmi korupsi SBY yang merupakan janji kampanye nyatanya malah menciptakan koruptor2 baru khususnya  dilingkungan aparat penegak hukum, mulai dari kss Probosutejo, Hakim Herman, Jaksa Urip sampai kepada kss Gayus Tambunan memberi konfirmasi kpd masyarakat bahwa mafia peradilan memang eksis, hukum adalh komoditi yang diperjual belikan.  Mungkin kalau dulu hanya denger2 saja sekarang sudah merupakan fakta. Orang pun mulai berhitung , dalam kondisi ekonomi yang sulit , lebih baik mencuri uang negara dengan jumlah besar  karena dengan biaya Rp.10- 15milyard secara total  bisa terlepas dari jerat hukum. Berpisahnya Polri dari TNI di tahun 2000 menambah keruh citra penegakan hukum apalagi muncul issue di tahun 2005 ttg 14 Pati Polri yg mempunyai rekening dengan jumlah puluhan milyar, kemudian  muncul lagi di tahun 2010 perihal rekening gendut beberapa Pati Polri. Namun seperti biasanya issue tersebut lenyap ditelan bumi, rakyatpun harus puas dengan statement Kapolri “tidak ada penyimpangan”

Potret keadilan dan adanya kepastian hukum kedepan masih kelam, dan hal ini pula yang dapat membuat bangsa ini semakin terpuruk, semoga tidak….

God save Indonesia.